Analisa Standar Belanja 2019

  • 04 Oktober 2019
ANALISA STANDAR BELANJA 2019

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan yang terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih
mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah dengan berpegang pada prinsipprinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lancar, maka daerah dituntut untuk lebih mampu mengelola sumber-sumber ekonomi secara mandiri dan bertanggungjawab, serta berusaha meningkatkan kemandiriannya di bidang keuangan. Untuk itu diperlukan sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih adil. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 33 Tahun 2004 merupakan upaya awal yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang mengatur besarnya keuangan daerah dalam pemerintahan dan pembangunan. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya
pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. Penentuan besarnya pengeluaran atau alokasi dana untuk suatu kegiatan oleh suatu unit kerja selama ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
incremental dan line item. Dalam penyusunan sistem incremental ini, besarnya dana yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang adalah berdasarkan besarnya dana yang dianggarkan pada tahun berjalan ditambah dengan sejumlah persentase tertentu. Dengan demikian maka, nilai tahun berjalan dijadikan sebagai dasar penentuan besarnya pengeluaran untuk
anggaran tahun berikutnya. Pendekatan
line item, adalah perancangan anggaran yang didasarkan item yang telah ada pada masa lalu. Pendekatan ini tidak memungkinkan pemerintah daerah untuk menghilangkan satu atau lebih item pengeluaran yang telah ada, sekalipun keberadaan item pengeluaran tersebut secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang bersangkutan. Konsekuensi logis dari kedua pendekatan ini adalah terjadinya overfinancing atau underfinancing pada suatu unit kerja. Menyadari kelemahan tersebut dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien dan efektif maka sistem penganggaran diubah menjadi sistem anggaran kinerja. Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolok ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja serta analisa standar belanja (ASB). 

File ASB 2019 Kabupaten Bangli dapat di download pada link dibawah ini

https://drive.google.com/open?id=1gW2ZQ9lr0o-21F7CBHBQrTWXWpx78sHH

  • 04 Oktober 2019

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita