RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2015

  • 01 Oktober 2015
  • Dibaca: 778 Pengunjung

RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2015

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1.   Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan SKPD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2.   Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3.   Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD;dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

RKPD  Kabupaten Bangli Tahun 2015  adalah penjabaran tahun kelima  dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2010-2015, dansebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2014, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, kondisi yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh SKPD serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Disamping itu RKPD juga mengacu pada RKP dan RKPD Propinsi Bali Tahun 2015, terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional dengan  pembangunan daerah.

Adapun Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2015 ini  dilaksanakan  melalui proses yang  melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan antara lain dari unsur Pemerintah Daerah bersama jajarannya,  unsur DPRD Kabupaten Bangli, Kelompok Ahli Pembangunan Kabupaten Bangli sebagai perwakilan/delegasi Perguruan Tinggi. Disamping itu melibatkan juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat  dan tokoh agama sebagai perwujudan dari Moto Pembangunan Kabupaten Bangli yaitu ”Membangun Bangli Dari Desa”.    Keterlibatan  tersebut   dimulai  sejak dilaksanakannya  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa Terintegrasi, Tingkat Kecamatan, Forum SKPD  sampai dengan Musrenbang Kabupaten Bangli yang dilaksanakan pada tangga 27 sampai dengan tanggal 28 Maret 2014.

  • 01 Oktober 2015
  • Dibaca: 778 Pengunjung

Pengumuman Lainnya

Cari Pengumuman